Farmasi, Dokter dan Gratifikasi

wp-1462984626943.jpgHubungan yang erat antara dokter dan perusahaan farmasi sebaiknya dihindari. Dikhawatirkan pertemanan itu akan memengaruhi dokter dalam menuliskan resep. Saran tersebut merupakan kesimpulan dari penelitian terbaru. Disebutkan, traktiran makan untuk dokter dari perusahaan farmasi bisa membuat dokter meresepkan obat yang dipromosikan perusahaan tersebut. Makin mahal traktirannya, makin tinggi nilai obat yang diresepkan.

Penelitian itu dipublikasikan dalam jurnal JAMA Internal Medicine. Tim peneliti mengamati data pemerintah Amerika Serikat untuk mengetahui kaitan antara perusahaan farmasi dan bagaimana pilihan dokter pada resep obat jantung dan antidepresi. Hasil peneltian menunjukkan bahwa dokter yang mendapat traktiran makan dari perusahaan farmasi yang sedang mempromosikan obat tertentu cenderung akhirnya meresepkan obat itu pada pasiennya. Makin banyak traktirannya, makin sering obat itu diresepkan. Dalam sebuah percobaan, hampir 95 persen harga makanan itu kurang dari 20 dollar AS. Ini berarti, pengeluaran finansial yang kecil pun sudah bisa memengaruhi perilaku. Memang hasil penelitian itu hanya menemukan kaitan antara traktiran dan perilaku meresepkan, sehingga tidak bisa dengan jelas menjelaskan apakah makan gratis itu jadi alasan dokter. Penelitian ini pun hanya dilakukan di Amerika.

Gratifikasi

 Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) mengaku prihatin dengan pemberitaan mengenai oknum dokter yang menerima suap dari perusahaan farmasi. Menurut Ketua KKI, Bambang Supriyatno, peraturan gratifikasi kedokteran dibutuhkan. “KKI mendorong diterbitkannya peraturan tentang gratifikasi dokter oleh pihak berwenang sehingga dokter dan masyarakat dapat memahami dan saling memahami,” kata Bambang dalam jumpa pers, Jumat (21/11/2015). Menurut Bambang, perlu diperjelas mana yang merupakan gratifikasi dalam dunia kedokteran dan mana yang tidak. Misalnya, para dokter terkadang didanai oleh perusahaan farmasi untuk penambahan ilmu. Dalam hal yang wajar atau berkaitan dengan penambahan ilmu, para dokter menilai pendanaan tersebut bukan gratifikasi. “Kedepannya harus ada kesepakatan apa definisi gratifikasi. Karena bisa saja institusi KPK menganggap itu gratifikasi, ada juga yang menganggap itu bukan gratifikasi. Jadi harus ada kesepakatan,” kata Bambang. Selain itu, menurut Bambang barangkali perlu dipertegas aturan antara dokter dan perusahaan farmasi. Ia mengatakan, upaya pencegahan sudah dilakukan sejak awal para dokter masih menjadi mahasiswa, bahwa dokter harus independen dalam menentukan obat yang tepat untuk pasien.

Jika melanggar, ada sanksi etik dan disiplin dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) maupun Majelis Komite Etik Kedokteran (MKEK). Bisa pula ditindak secara hukum jika ada pelanggaran hukum. Sanksi yang diberikan bisa pencabutan izin praktek sementara maupun tetap. Bambang menegaskan, KKI tidak akan mentolerir pelanggaran disiplin profesi. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 14 Tahun 2014, sebenarnya telah mengatur mengenai gratifikasi. Dokter bisa dikatakan menerima gratifikasi jika menerima sesuatu hal yang tidak wajar. Penerimaan itu berkaitan dengan jabatannya untuk melakukan sesuatu.

Bukan Penyebab Obat mahal

Gratifikasi oleh industri farmasi kepada dokter tidak otomatis membuat harga obat menjadi mahal. Terlebih di era jaminan kesehatan nasional saat ini penyediaan obat pada fasilitas kesehatan menjadi domain tim pengadaan obat masing-masing. Hal itu disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof Ilham Oetama Marsis pada jumpa pers di Jakarta, Kamis (11/2/2016).

Marsis mengatakan, peresepan obat dokter tidak bisa begitu saja memaksakan obat tertentu kepada pasien. Obat yang diresepkan harus sesuai dengan daftar obat yang sudah dimiliki oleh tempat mereka bekerja. Dengan begitu, dokter tidak bisa begitu saja meresepkan obat produk industri yang dekat dengannya. Menurut Marsis, diperlukan data yang kuat untuk menyatakan bahwa gratifikasi memang betul membuat harga obat menjadi mahal.  “Tuduhan itu semakin tidak berdasar karena pada implementasi jaminan kesehatan nasional masyarakat tidak lagi mengeluarkan biaya untuk obat. Sistem e-catalog dan formularium nasional juga telah meminimalkan hubungan langsung dokter dengan industri,” katanya.

Ketua Bidang Organisasi dan Sistem Informasi Kelembagaan PB IDI, Mahesa Paranadipa, menambahkan, dalam peresepan obat dokter selalu mengacu pada prinsip rasionalisasi obat, yaitu tepat diagnosis, tepat dosis, aman, dan waktu pemberian. Marsis mengatakan bahwa biaya pemasaran dan promosi obat dari industri farmasi hanya sekitar 30 persen kontribusinya dalam pembentukan harga obat. Ada banyak faktor yang juga memengaruhi besaran harga obat, misalnya proses perizinan peredaran obat

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s